Pendemo Desak Usut Tuntas Bantuan Ternak Sapi yang Mati, BPBD Jeneponto Lempar Handuk

JENEPONTO - Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang mengatasnamakan dirinya dari Aliansi Pemuda Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (16/01/2023). 

Terpantau langsung, puluhan pendemo tersebut saling berboncengan mengunakan kendaraan roda dua menyeruduk kantor BPD Jeneponto dengan membentang kain putih bertulis "USUT TUNTAS SEMUA SAPI YANG MATI di DESA TOLO', BALANG TOA & DESA PELAJAU - BPBD HARUS TRANSPARANSI TERKAIT SKKH & SKLB BANTUAN SAPI 1, 1 M".

Baca juga: Harapan Ketua Umum Badko HMI Sulselbar untuk Gubernur Termuda Indonesia

Massa aksi saling bergantian menyuarakan aspirasinya mendesak pihak BPBD Jeneponto untuk mempertanggung jawabkan puluhan sapi yang mati, yang sampai saat ini tidak diketahui keberdaanya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Lantik Naoemi Octarina Sebagai Ketua TP PKK Sulsel

"Sampai saat ini BPBD Jeneponto selaku pihak penyedia barang tidak bisa mempertanggung jawabkan keberadaan puluhan bantuan ternak sapi yang mati itu dimana, " ungkap salah seorang orator, Edi Subarga.

Massa aksi mendesak Bendahara, PPK, PPTK dan Kepala Dinas BPBD Jeneponto untuk berhadapan langsung dengan para demonstran berdiskusi, beradu data dan menuntut transparansi. 

Baca juga: Pangdam Hasanuddin, Cucu Raja Bone ke-32 Andi Mappanyukki Dikukuhkan Sebagai Bangsawan Bugis

Namun, sayangnya Bendahara, PPK dan Kepala Dinas BPBD Jeneponto tidak hadir di tempat, sehingga pendemo diterima oleh PPTK, BPBD Jeneponto, Syam Jaya dan PPTK Bidang Peternakan Jeneponto Bagas.

Pertanyaan yang bertubi-tubi ditelontarkan oleh pendemo kepada PPTK BPBD, Syam Jaya dan PPTK Bidang Peternakan Bagas seolah-olah melempar handuk dan saling tuding.

Baca juga: Pagi Buta Prajurit Baju Loreng Geruduk Rumah Jabatan Kapolda Sulsel, Ada Apa

Salah satu pertanyaan pendomo, kenapa anggaran cair 100℅ sebesar kurang lebih Rp1, 1 miliar. Sedangkan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) hanya 68 ekor. Yang sebenarnya 150 ekor sapi.

"Coba tunjukkan ke kami, perlihantkan dokumen SKKH dan SKLBnya bantuan ternak sapi itu. Jangan saling melempar, " pinta para demonstran.

Baca juga: Arifuddin Lau Kembali Kibarkan Bendera sebagai Ketua DPD JOIN Jeneponto, Ini Harapannya

Akan tetapi, pihak BPBD tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti tersebut dengan alasan ada yang lebih berwenang terkait hal itu.

PPTK Bidang Perternakan Jeneponto Bagas megatakan bahwa terkait bantuan ternak sapi diakuinya dari awal sudah salah. Sebab, administrasi belum selesai dana sudah dicairkan.

"Saya bukan orangnya BPBD Jeneponto. Saya PPTKnya Bidang Peternakan dan tugas saya selaku PPTK Bidang Peternakan sudah selasai, selanjutnya saya serahkan ke BPBD Jeneponto, " ucapnya lantang. 

Sementara itu, PPTK BPBD Jeneponto Syam Jaya hanya terlihat gugup, dirinya seolah-oleh tidak bisa menjawab pertanyaan pendemo yang dialamatkan kepadanya terkait sapi yang mati itu.

"Apa yang adek-adek pertanyakan itu bukanlah kewenangan saya untuk mejawab, ada pimpinan saya dan pada saat itu juga bukan saya yang PPTK, PPTK lama menghilang, " bebernya.

Baca juga: Bupati Tana Toraja dan GMKI Jadi Tamu Pertama Andi Sudirman Setelah Dilantik Sebagai Gubernur

Karena merasa tidak puas, massa aksi bertolak ke Mapolres Jeneponto melakukan orasi sekaligus memberikan data-data kelompok penerima bantuan ternak sapi.

Dalam orasinya itu, demonstran mendesak Kepolisian Polres Jeneponto untuk mengusut tuntas puluhan bantuan ternak sapi yang diduga mati misterius di Desa Palajau, Kelurahan Tolo' dan Kelurahan Balang Toa.

"Kami mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Tipikor Polres Jeneponto untuk memeriksa Kepala Desa Palajau dalam keterlibatannya pada kelompok penerima ternak sapi, " tegas Edi.

Dia juga meminta Bidang Peternakan untuk menunjukkan dokumentasi, waktu, tanggal dan tempat sapi yang mati tersebut beserta data herteknya. Dan mendesak pihak BPBD Jeneponto untuk memperlihatkan SKKH dan SKLB sehingga anggaran bisa di cairkan 100℅. sebagai persyaratan. 

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Pimpin Rapat Pleno DPW Masyarakat Ekonomi Syariah Sulsel 2022

"Kami meminta pihak BPBD untuk memperlihatkan bukti pemeriksaan hewan dan nama Dokter yang memberikan SKKH dan SKLB, " pintanya.

Tak hanya itu, demonstran juga meminta transparansi ketua kelompok Baji Ati' terkait bukti penerimaan sapi di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke. 

"Ketika aksi kami ini tidak diindahkan, maka kami akan menggelar aksi jilid II yang lebih besar lagi, " pungkasnya. 

Penulis: Syamsir